oleh

Petambak Kembali Turun Jalan, Tuntut Payung Hukum Jatah Pupuk Bersubsidi

-Lamongan-50101 views

 

LAMONGAN – Para petambak di Lamongan kembali menggelar aksi untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Tuntutannya kali ini selain meminta pemerintah harus memberikan payung hukum atas hak petambak mendapatkan pupuk bersubsidi, massa perwakilan membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi

Koordinator petani tambak Lamongan, Yusuf Fadli yang juga Kasun Jalak Turi mengirimkan petisi ke presiden Jokowi agar segera memerintahkan menteri terkait untuk memberikan payung hukum bagi petani tambak di Lamongan agar bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Diungkapkan, para petani tambak belum mendapatkan kejelasan apakah ke depan mereka masih bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi atau tidak.

Untuk mendapatkan kepastian jatah pupuk bersubsidi di kemudian hari, dipandang perlu adanya payung hukum.

Pasca demo sebelumnya, Rabu (2/2/2022), petambak akhirnya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi tapi itu hanya saat ini saja.

Sementara musim ke depan petambak juga membutuhkan pupuk yang sama. Jika tidak ada payung hukum hak petambak mendapatkan pupuk bersubsidi, maka akan muncul masalah kembali.

“Sampai hari ini tidak ada aturan atau payung hukum yang tetap bagi petani tambak di Lamongan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Yusuf Fadli kepada wartawan sebelum berkirim surat.

Petisi yang dikirimkan ke presiden ini, menurut Yusuf, ditandatangani oleh seluruh perwakilan petani tambak yang ada di Lamongan yang berasal dari 7 kecamatan di Lamongan.

Bahkan, Bupati Lamongan juga membubuhkan tanda tangan dan cap dinasnya mendukung upaya petani tambak untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dan payung hukumnya.

Petani tambak se-Lamongan menuntut pemenuhan pupuk bersubsidi sektor perikanan budidaya, sesuai dengan e-RDKK, mengingat tambak yang dikerjakan oleh masyarakat petambak Lamongan adalah budidaya tambak secara tradisional, dengan modal dan hasil yang tergolong kecil, serta merupakan satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan Pertanian tanaman pangan.

“Dengan pola Ikan-ikan-padi, padi-ikan-ikan, ikan-padi-ikan, ikan-ikan-ikan,” ungkapnya.

Surat petisi para petani tambak yang menuntut agar ada payung hukum atau Peraturan Menteri yang membidangi Perikanan Budidaya segera diterbitkan.

“Surat ini juga akan kita kirimkan secara daring melalui email ke presiden Jokowi,” tandasnya.

Kebutuhan pemupukan bagi petani tambak di Lamongan tidak bisa ditunda. Dan petani tambak se-Lamongan berharap agar peraturan yang ada nanti itu tidak diubah lagi di kemudian hari.

“Kalau diubah dan tidak ada payung hukum maka akan kembali menyulitkan para petani tambak,” ungkapnya.

Petani tambak Lamongan, katanya, tidak ingin disulitkan dengan sistem pembelian pupuk bersubsidi yang berbelit, cukup ketika membutuhkan, tinggal beli di kios resmi yang telah ditunjuk pemerintah dengan jumlah yang tidak melebihi e-RDKK dan HET yang sama dengan tahun 2021.

Sekedar diketahui, aksi dengan masa hanya puluhan orang hari ini yang memanfaatkan bahu jalan Turi merupakan tindak lanjut demo pada Rabu (2/2/2022) yang melibatkan ribuan petani tambak di Lamongan.

Aksi puluhan orang perwakilan petambak ini sempat menjadi pusat perhatian para pengguna jalan yang melintas.

Sementara hanya ada anggota Sat Intel yang turut memantau kegiatan para petambak dengan segala tuntutannya itu.
(Red)

Disisipkan di mana blok iklan akan ditampilkan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.