oleh

Modus Oknum Kades Dan Prangkat Desa Tidak Ada Program PTSL, Tapi Dengan kelurahan Dibilang Ada, Dan Ditarik Biaya

Jatim Baranews| Magetan- Tidak ada program PTSL, tapi dengan kelurahan dibilang ada, dan ditarik biaya pada tanggal
15 Juli 2020, kelurahan kawedanan kabupaten Magetan, mengadakan pertemuan dengan perangkat, Rt, rw, rencana mengadakan PTSL (program tanah sistematis lengkap) ,
Dugaan Tanpa sosialisasi ke warga langsung di share lewat RT.

Dalam keterangan tersebut Warga sangat senang dengar kabar ada program PTSL, ternyata antusias masyarakat kelurahan kawedanan tinggi, akirnya di perintahkan untuk langsung daftar di kelurahan.

Setelah itu perangkat turun ke rumah warga untuk mengukur dari rumah ke rumah tanpa ada BPN, salah satu warga inisial pak pm mengatakan, di ukur p sugeng dan p suroto, setelah di ukur besoknya keluar gambar dari kelurahan, dan di keluarkan surat hibah dari kelurahan kawedanan, lengkap tanda tangan, stempel, materai tgl 05 Desember 2020.

Dan disisi lain sampai
Setelah 2 tahun di tunggu belum ada kejelasan, beberapa warga menanyakan di kelurahan, jawabannya seolah olah di ping pong, suruh tanya lurah, lurah suruh tanya perangkat. Warga mulai resah. Pak pm coba tanya di kecamatan, dapat jawaban tidak tau menau soal program itu.

Sementara APH Diduga Tidak Teranfaran Dalam Menangani Progam PTSL tersebut
Kabar dari kecamatan di berikan ke tetangga yang ikut daftar, semakin menambah bingung warga. Akirnya minta tolong LSM lira untuk menanyakan di agraria. Tgl 22 September 2022 betapa terkejutnya warga karena proses nya harus melibatkan BPN kejaksaan kepolisian inspektorat kecamatan dan kelurahan. Dan harus ada sosialisasi ke warga secara terbuka.

Belum dapat keterangan resmi
Hingga berita ini kami tayangkan online kan untuk perkembangan selanjutnya.

Dari situ pak pm coba mendatangi p sugeng perangkat yang ngukur, memberikan saran untuk segera minta maaf kalau yang di lakukan ngukur tanah dan mengeluarkan gambar harus ada BPN, alih-alih mau minta maaf berita yang di sampaikan di anggap ecek-ecek”Ujurnya

Daripada pada ribut dengan tetangga pak pm pilih melaporkan p sugeng dan p suroto ke polres magetan tgl 26 September 2020.dengan pendamping LSM lira. Untuk surat hibah yang di keluarkan dari kelurahan pak pm harus membayar sejumlah uang, di sini dugaan adanya pungli.

“Sementara Modusnya warga yang ingin mengurus di kenaikan biaya perbidang 100rb. Semoga masalah yang di bawa ke polres magetan bisa di proses lebih lanjut ujar pak pm. Karena memiliki data lengkap.

Sementara itu di dalam kitap undang undang republik indonesia yang berbunyi barang siapa dengan modus berpura pura Dengan Adanya Program PTSL Dan Pihak meminta biaya PTSL dan Ternyata Tidak ada program PTSL Ditarif biaya Diancam Melanggar Undang undang Dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan”Bersambung (AR,EF/)

Disisipkan di mana blok iklan akan ditampilkan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *